JAKARTA, KOMPAS.com - Dibandingkan tahun 2005 lalu, alokasi anggaran pendidikan wajib belajar Departemen Pendidikan Nasional meningkat tajam pada 2009, dari Rp. 10,8 triliun menjadi Rp31,6 triliun. Tapi masalahnya, strategi Depdiknas untuk melakukan pemerataan dan perluasan akses masih belum jelas.
'Ada tiga indikator yang bisa kita lihat,' kata Program Manager Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta, Selasa (8/9), dalam Presentasi Evaluasi Kinerja Depdiknas 2004-2009. Acara ini juga dihadiri oleh Lody Paat, Koordinator Koalisi Pendidikan, Bambang Wisudo Direktur Eksekurif Sekolah Tanpa Batas, serta Jumono dari Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan.
Indikator tersebut adalah pertama, dilihat dari strategi pembiayaan. Anggaran memang besar, tapi jatah untuk program wajib belajar tersebut ternyata disebar ke semua direktorat.
